2012, Harga BBM Diprediksi Tidak Naik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memprediksi hingga akhir 2012 harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Alasannya, harga minyak mentah dunia saat ini masih berada jauh di bawah harga USD120,75 per barel.

”Sekarang masih jauh di bawah itu, jadi tidak mungkin (naik). Hingga akhir 2012, kita sulit untuk menaikkan harga BBM,hanya konsumsi BBM sekarang ini perlu dikendalikan,” ujar Hatta Rajasa saat menghadiri resepsi pernikahan putra Bupati Bangkalan,Madura.

Hatta menjelaskan, saat ini yang masih dikaji pemerintah adalah kebijakan penghematan BBM bersubsidi, salah satunya dengan melakukan pembatasan. Namun rencana tersebut hingga kini belum bisa diputuskan karena masih harus dipikirkan lebih luas dan diteliti dengan baik.

”Beberapa alternatif sedang dipikirkan dan dikerjakan oleh Menteri ESDM.Pada saat yang tepat di bulan Mei nanti akan disampaikan. Intinya harus bisa tersosialisasi dengan baik dan perlu pengendalian, bukan pembatasan,” ungkapnya.

Hatta menambahkan,ke depan yang harus dipikirkan jika BBM tidak naik hingga akhir tahun, APBN tetap sehat dan pertumbuhan bisa maksimal. Bentuk pengendalian agar APBN tetap sehat minimal tidak ada penyelundupan dan penyalahgunaan BBM. Misalnya, perkebunan dan pertambangan besar tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

”Caranya pemerintah daerah harus ikut mengawasi, yakni dengan membentuk tim pengendali,”jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, pemerintah harus konsisten melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi meski sebenarnya kebijakan tersebut tidak menghasilkan dana penghematan subsidi secara signifikan. Menurutnya, pemerintah juga harus mengambil langkah penting lain dalam pengendalian penggunaan BBM,yakni memerangi praktik penyelundupan ke negara tetangga.

”Pemerintah kali ini harus konsisten, tidak boleh maju mundur lagi dalam menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Masyarakat jangan lagi dibuat bingung. Konsistensi pemerintah menjadi taruhan kepercayaan seluruh rakyat,”tuturnya.

Direktur Eksekutif Refor- Miner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai sistem kartu kupon dengan nama dan alamat yang jelas cukup ideal untuk diterapkan guna mengamankan program pembatasan BBM bersubsidi.Namun,pemerintah harus bisa menjamin identitas tunggal dari orang yang namanya tertera dalam kupon.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Sommeng menuturkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah menyiapkan pengawasan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Dia mengaku belum mendapat informasi mengenai alat kendali konsumsi yang dipilih pemerintah.

”Sekarang masih berada di pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saya masih menunggu belum ada informasi,”jelasnya.

Akses Miztico.com melalui Ponsel Anda Klik Disini. thanks